Jalan Rusak di Desa Bermi: Harapan yang Tenggelam di Lubang Aspal

Jalan rusak di Desa Bermi menghambat ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga, bukti nyata kelalaian pemerintah yang terus dibiarkan.

***

Pembangunan infrastruktur selalu menjadi tolok ukur kemajuan suatu daerah. Kota berkembang pesat, jalanan di perkotaan mulus, pusat perbelanjaan ramai, dan gedung-gedung tinggi menjulang megah. Namun, di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, jalan rusak justru menjadi potret keterbelakangan yang terus dibiarkan. Lubang menganga, aspal yang mengelupas, dan jalan berlumpur saat hujan seolah menjadi pemandangan yang sudah dianggap biasa.

Kerusakan jalan ini berdampak luas bagi masyarakat. Para petani kesulitan mengangkut hasil panen mereka ke pasar, menyebabkan biaya transportasi meningkat dan keuntungan menurun. Pedagang lokal kehilangan peluang karena akses yang buruk membuat pembeli dari luar desa enggan datang. Sementara itu, guru yang bertugas di desa sering menghadapi hambatan dalam perjalanan, seperti sepeda motor yang mogok akibat medan yang berat atau keterlambatan karena harus berhati-hati melintasi jalan yang berlubang dan licin. Siswa pun mengalami hal serupa, harus menempuh perjalanan yang sulit dan berbahaya, terutama saat musim hujan yang membuat kondisi jalan semakin tak layak.

Dalam Teori Ketergantungan Infrastruktur, kondisi jalan yang rusak di desa ini semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang buruk menyebabkan desa sulit berkembang karena terbatasnya akses ke pasar, layanan kesehatan, serta pendidikan. Jalan yang layak seharusnya menjadi penghubung bagi masyarakat untuk memperoleh peluang yang lebih baik, tetapi dalam realitasnya, kondisi ini justru membuat desa semakin terisolasi dan sulit bersaing dengan daerah lain.

Selain itu, menurut Teori Kesejahteraan Sosial, infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi hak masyarakat untuk memastikan kesejahteraan yang merata. Ketika pemerintah gagal menyediakan akses jalan yang layak, maka hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik juga terabaikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses terhadap fasilitas publik yang memadai.

Dampak dari kelalaian ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, keterlambatan distribusi barang menyebabkan harga jual hasil pertanian menjadi rendah, sementara biaya logistik terus meningkat. Sektor usaha kecil dan perdagangan lokal pun terhambat karena akses yang sulit membuat calon pelanggan enggan datang. Dalam bidang pendidikan, sulitnya akses membuat banyak guru terlambat akibat kondisi jalan yang rusak, yang sering kali memaksa mereka berhenti sejenak untuk menghindari jalan berlumpur atau mencari jalur yang lebih aman. Siswa pun menghadapi risiko kelelahan dan keterlambatan akibat medan yang berat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka putus sekolah.

Satu-satunya solusi adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Jika jalan diperbaiki, distribusi hasil pertanian akan lebih efisien, biaya transportasi menurun, dan usaha kecil dapat berkembang. Selain itu, sektor pendidikan akan mengalami peningkatan karena guru dan siswa dapat beraktivitas dengan lebih baik tanpa terkendala akses yang buruk.

Pemerintah tidak boleh terus menutup mata terhadap penderitaan masyarakat Desa Bermi. Jalan yang rusak bukan hanya sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan masyarakat. Jika perbaikan terus ditunda, maka ketimpangan akan semakin besar, dan desa ini akan terus tertinggal dalam keterbatasan akibat infrastruktur yang tak kunjung dibenahi.